Polda Papua Gaungkan Pilkada Damai 2018

Jayapura, 29/12 (Antara) – Sebanyak 21 kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah jilid 1 pada akhir 2015 dan pilkada jilid II pertengahan Februari 2017.

Pada pilkada 2015, tercatat 11 daerah yang melaksanakan pilkada, yaitu Kabupaten Nabire, Keerom, Waropen, Yalimo, Asmat, Boven Digoel, Merauke, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Supiori dan Kabupaten Yahukimo.

Polemik atau persoalan yang terjadi dalam pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya terbilang sensasional dan cukup panjang karena sampai dua kali dilaksanakan pemilihan suara ulang atau PSU di beberapa distrik dan kampung.

Warga di daerah ini sempat dikabarkan bersitegang soal dukung mendukung calon bupati yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon yakni Demianuas Kyuew Kyuew-Adrianus Manemi dan Dorinus Dasinapa-Yakobus Britay. Pesta demokrasi di daerah tersebut bahkan sempat dihebohkan adanya aksi penembakan oleh kelompok bersenjata kepada aparat TNI.

“Pilkada di Mamberamo Raya terbilang sensasional karena ada tiga kali pencoblosan,” kata Pieter Ell, kuasa hukum KPU Papua.

Kemudian, pilkada jilid II yang serentak dilakukan pada 15 Februari 2017 di 10 kabupaten dan satu kota yakni di Kabupaten Nduga, Lani Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.

Pada pilkada kali ini, terjadi sejumlah persoalan atau konflik, di antaranya terkait dukungan partai kepada para kandidat yang terjadi di Kota Jayapura. Kandidat yang tersangkut kasus hukum di Kabupaten Sarmi, memobilisasi massa pendukung dan politik uang di Kabupaten Kepulauan Yapen, PSU di ratusan TPS dalam pilkada Kabupaten Jayapura hingga penghitungan suara yang dinilai curang yang pada akhirnya menelan korban jiwa.

Soal menelan korban jiwa dalam pilkada jilid II ini, terjadi di Kabupaten Intan Jaya ketika massa pendukung antara pasangan calon bupati nomor 2 Yulius Tipagau-Yunus Kalabetme dengan massa pendukung petahana nomor urut 3 Natalis Tabuni-Yan Kobogoyauw terlibat bentrok. Dikabarkan tiga orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka karena terkena benda tumpul dan tajam.

“Bentrok ini diduga terjadi karena ada penundaan pleno oleh KPU setempat,” kata Thomas Sandegau, anggota DPRP.

Pilkada Damai Berkaca dari sejumlah persoalan diatas, Polda Papua yang merupakan salah satu dari pendukung pelaksanaan penyelenggara pilkada mencoba untuk menggaungkan slogan pilkada damai 2018 dengan mensosialisasikan pesta demokrasi yang sopan, santun dan beretika sehingga bisa melahirkan para pimpinan yang amanah dan pro rakyat.

Slogan pilkada damai ini juga menggandeng para tokoh adat, agama, pemuda, perempuan, akademisi, aktivis LSM dan ormas hingga para politikus di Bumi Cenderawasih.

Pilkada jilid III yang diagendakan dilaksanakan pada Juni 2018 di tujuh daerah, yakni Kabupaten Biak Numfor, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Puncak dan Kabupaten Mimika, serta Provinsi Papua dikategorikan rawan konflik.

Empat daerah yang dinyatakan rawan konflik adalah Kabupaten Mimika, Jayawijaya, Paniai dan Puncak, selain pilkada di tingkat provinsi yang akan memilih gubernur dan wakil gubernur Papua periode lima tahun mendatang, 2018-2023.

Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar selain memetakan daerah yang rawan konflik juga telah memetakan tokoh-tokoh kunci yang bisa menjadi pemicu persoalan pesta lima tahunan di provinsi paling timur Indonesia itu, namun enggan menyebutkan nama-nama tokoh tersebut.

“Ada juga tokoh-tokoh yang kami petakan,” kata mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu.

Bahkan untuk mendukung gaung slogan pilkada damai 2018, mantan Kapolda Banten itu mengatakan pihaknya akan menggelar Bhayangkara Off Road di Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua pada Januari atau Februari 2018.

“Kami akan menggelar Bhayangkara Off Road yang intinya untuk menggaungkan pilkada damai 2018 lewat ajang olahraga,” kata Irjen Pol Boy Rafli Amar ketika bersilahturahmi di kediaman Aloysius Giay, penasehat tunggal suku di wilayah pegunungan tengah Papua pada perayaan Natal hari kedua di Kota Jayapura.

Harapan Sementara itu, berbagai saran, tanggapan dan harapan dari para pemangku kepentingan terkait pilkada di tujuh kabupaten dan provinsi di Papua ikut mengemuka. Tokoh adat Papua, John NR Gobay berpendapat bahwa masyarakat di provinsi paling timur Indonesia itu harus cerdas dalam memilih pemimpin pada pesta demokrasi Juni 2018.

“Yang mencalonkan diri itu nanti kan sudah pasti putra-putri terbaik Papua, yang memiliki kompetensi yang baik dan mereka ingin membangun daerah kearah yang lebih baik. Untuk itu masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin masa depan dengan melihat dan mencari tahu kelemahan dan kelebihan para kandidat kepala daerah,” katanya.

Pria berbadan subur ini juga meminta agar para calon kepala daerah menggunakan cara-cara yang elegan dalam berkampanye guna meraih simpati rakyat dengan harapan bisa meraup suara pada saat hari H pencoblosan.

“Para calon pemimpin ini, harus gunakan cara-cara yang demokratis, tidak menjelekkan orang lain dengan isu-isu miring yang menyesatkan, tidak memobilisasi massa secara berlebihan yang bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan pilkada, termasuk tidak membuat ujaran kebencian lewat media sosial dan cetak atau elekronik,” kata John Gobay.

Hendrik Yance Udam, tokoh muda Papua yang akrab disapa HYU berpendapat bahwa seorang calon pemimpin harus mempunyai komitmen dan integritas yang kuat sehingga bisa membawa perubahan dalam pembangunan.

“Calon pemimpin masa depan itu harus punya komitmen yang kuat. Setiap pernyataannya baik saat kampanye ataupun mengadakan diskusi dan membuat stateman di meida, harus melaksanakan itu, bukan hanya umbar janji saja. Termasuk harus punya integritas yang menyangkut soal konsep dan prinsip, inilah yang harus dipunyai oleh pemimpin,” kata HYU.

Sekjen Barisan Merah Putih (BMP) Yonas Alfons Nusi malah berpendapat lain. Dia lebih mendorong agar pihak penyelenggara lebih bersikap tegas soal penggunaan sistem noken yang rentan sebagai pemicu konflik pada pilkada 2018.

“Kalau memang sistem noken dilaksanakan pada pilkada 2018, ini harus diatur secara jelas. Misalnya masyarakat yang diwakili oleh satu kepala suku atau ondoafi dalam menyalurkan suara, harus diverifikasi berapa jumlahnya dan berapa kepastian yang memberikan hak suara. Intinya masyarakat itu harus ada, terverfikasi jumlahnya dengan benar, tidak asal mewakili komunitas,” katanya.

Dengan begitu, kata pria asal Kabupaten Kepulauan Yapen itu, sistem noken bisa berjalan dengan aman dan lancar, karena masyarakat yang diwakili oleh kepala suku atau ondoafi, hak politiknya tersalurkan dan jauh dari kata konflik.

Sedangkan, Pastor Jhon Jongga, peraih penghargaan Yap Thiam Hien Award 2009 menekankan agar pihak penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu agar bisa bersikap independen dalam melaksanakan pesta demorkasi lima tahunan itu. “Pihak aparat keamanan sebagai pendukung pelaksanaan pilkada juga harus bersikap netral,” katanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s